INFOTUNTAS.COM — Pemerintah memproyeksikan implementasi penuh bahan bakar biodiesel B60 dapat berjalan pada 2027, dengan syarat pasokan minyak sawit mentah (CPO) domestik mampu menopang tambahan kebutuhan. Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengatakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar B60 diimplementasikan mulai tahun depan telah diterima, namun konsolidasi di hulu menjadi pekerjaan rumah utama. "Berarti kalau ini ketersediaan untuk sumber bahan bakunya, kita juga harus konsolidasikan bagaimana di hulu ketersediaan CPO-nya mencukupi. Ya berarti ini juga ada tambahan penanaman atau peningkatan produktivitas di hulunya," ujarnya di sela EBTKE ConEx 2026, Rabu (2/9).
Kapasitas Produksi Biodiesel Dinilai Cukup
Indonesia tercatat menjadi negara pertama yang menerapkan campuran biodiesel 50 persen atau B50 secara luas. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, membandingkan Malaysia yang baru mengumumkan B20, sementara rata-rata negara Eropa memakai FAME 7 persen dan sebagian besar negara lain di angka 10 persen.
Kapasitas terpasang produksi biodiesel di dalam negeri telah mencapai 22 juta kiloliter. Angka itu dinilai sangat cukup untuk menopang program B50 yang berjalan, bahkan menjadi pijakan untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Pengawasan dalam dua bulan terakhir mencatat realisasi penyaluran B50 oleh badan usaha rata-rata menembus 80 persen.
Dua Opsi Formulasi B60: FAME Murni atau Campur HVO
Tantangan teknis menuju B60 bukan sekadar menambah porsi campuran. Para peneliti kini menguji apakah B60 seluruhnya berasal dari Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbasis sawit atau dikombinasikan dengan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO). Opsi kedua disebut menghasilkan kualitas lebih baik, tetapi konsekuensinya harga melonjak 1,5 hingga 2 kali lipat dibanding FAME.
"Harga dari HVO itu sendiri 1,5 sampai 2 kalinya FAME. Nah ini yang kalau ditambah 10 persen dari HVO, itu sangat bagus. Jadi sebetulnya uji-uji sekarang baru mulai, peneliti mulai giat lagi nih, begitu tahu kalau B50 diterapkan," terang Eniya.
Mobilisasi Riset dari BRIN hingga Kampus
Pemerintah tidak bekerja sendiri dalam menyiapkan formulasi keekonomian B60. Eniya mengajak akademisi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Institut Pertanian Bogor (IPB) bergabung mencari solusi HVO yang lebih murah dan efisien. "Itu perlu riset. Nanti saya kembali menjadi periset. Saya harap periset-periset bisa bergabung menjadi satu untuk mencari solusi HVO yang murah," katanya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/7).
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) juga diminta menyiapkan kajian pendukung, dengan hasil ditargetkan rampung pada Desember tahun ini. Hasil kajian itu akan menentukan seberapa besar tambahan kapasitas produksi yang perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan B60 secara berkelanjutan.
Fenomena Cuaca Jadi Ancaman Pasokan
Di tengah optimisme tersebut, fenomena El Nino yang mengancam produktivitas kelapa sawit menjadi faktor risiko yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai tambahan produktivitas di hulu merupakan kunci agar mandatori B60 tidak mengganggu keseimbangan pasokan dalam negeri maupun ketersediaan bahan baku untuk pasar ekspor.
Kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hingga berbagai universitas diarahkan untuk memastikan formulasi B60 tidak hanya andal secara teknis, tetapi juga masuk akal secara biaya produksi. Tanpa terobosan efisiensi, selisih harga antara B50 dan B60 berpotensi membebani keekonomian badan usaha, baik di hilir maupun produsen bahan bakar.
