BANDUNG — Target elektrifikasi di Jawa Barat memasuki babak akhir. Dedi Mulyadi menyebut dari 500.000 warga yang semula belum menikmati listrik, kini tersisa sekitar 80.000 yang akan dituntaskan pada tahun depan.
"Merdeka itu adalah rumahnya tidak mengalami kegelapan karena belum punya akses listrik. Hari ini kan rakyat Jawa Barat sudah merdeka. Dari 500.000 tinggal 80.000 lagi ya tahun depan selesai," ujarnya usai menyimak pidato kenegaraan Presiden Prabowo di DPRD Jabar, Bandung, Jumat (14/8/2026).
Jalan Provinsi 97 Persen Mulus, Standar Baru Berupa Drainase dan PJU
Di sektor infrastruktur, Dedi mengklaim hampir seluruh jalan provinsi telah bebas dari lubang. Ia menyebut 97 persen ruas jalan provinsi sudah tidak ditemukan jalan "menganga" yang kerap dikeluhkan pengendara.
Namun, ia menekankan kemerdekaan di jalan raya tidak berhenti pada permukaan aspal yang mulus. Standar jalan berperadaban, menurutnya, kini mencakup kelengkapan drainase besar, penerangan jalan umum (PJU), hingga jaringan telekomunikasi yang memadai.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Ukuran Kemerdekaan
Dedi menilai kemerdekaan juga harus dirasakan melalui terbukanya akses pendidikan hingga jenjang SMA dan SMK. Ia menyebut ruang bersekolah bagi anak-anak di Jawa Barat kini semakin terbuka lebar.
Sementara di bidang kesehatan, ia menyoroti masih adanya praktik penahanan KTP bagi warga yang belum mampu membayar biaya rumah sakit. Menurutnya, kejadian serupa mulai berkurang dan pemerintah provinsi selalu hadir untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Angka Kejahatan Menurun, Warga Diminta Tak Ragu Beraktivitas
Rasa aman menjadi indikator lain yang disorot Dedi. Ia mengklaim tingkat kejahatan di Jawa Barat terus menurun, sehingga warga dapat beraktivitas tanpa rasa takut baik siang maupun malam hari.
"Seluruh aparat sudah sangat siaga dalam setiap waktu," kata Dedi, menegaskan kolaborasi dengan aparat keamanan terus diperkuat untuk menjaga kondusivitas wilayah.
Standar Pelayanan Terus Naik, Ekspektasi Warga Berubah Cepat
Dedi mengingatkan seluruh capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Ia menilai ukuran kepuasan masyarakat berubah seiring meningkatnya kebutuhan dan ekspektasi warga.
"Puas hari ini belum tentu puas tahun depan. Puas tahun depan belum tentu puas tahun 2028, 2029 karena kepuasan itu meningkat karena warganya juga mengalami perubahan," ujarnya.
Perubahan ekspektasi itu dipercepat oleh era digital. Dedi menyebut warga desa kini menggunakan standar kepuasan warga kota, sementara warga kota membandingkan layanan dengan negara lain. Standar pelayanan publik, kata dia, harus terus dinaikkan mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat.
